Pejabat Easy Come Easy Go

Ketika saya mencari kerja sewaktu masih fresh-graduate dulu, salah satu pertimbangan dalam memilih pekerjaan adalah masa kontrak atau semacam masa uji coba yang diberlakukan oleh perusahaan untuk pegawai barunya. Misal begini, saya menolak beberapa tawaran pekerjaan yang meski kantornya dekat dan mudah diakses dari rumah saya, namun karyawan barunya harus menunggu selama satu hingga dua tahun untuk diangkat menjadi pegawai tetap. Jika dalam rentang waktu itu si karyawan baru ini keluar atau resign dari perusahaan tersebut, maka ia akan dikenakan denda atau penalti yang besarnya bisa setara dengan dana parpolnya Nasdem di DKI. Padahal kalau dilihat dari gaji, wah, mungkin cuma seharga bungkus permen yang nyelip di tas Hermes-nya Friedrich Yunadi.

Alasannya, karena perusahaan sudah memiliki pengalaman buruk dengan pegawai yang easy come easy go. Kontrak kerja yang main penalti-penaltian ini dibuat untuk mengikat orang-orang yang mudah datang mudah pergi itu tadi. Jadi seenggaknya kalau karyawan barunya mau keluar, sudah berkontribusilah buat kantor, minimal setara dengan biaya rekrutmen yang dihabiskan perusahaan.

Untuk mencari pekerjaan bagi seorang fresh graduate saja sudah begitu resikonya. Harus berhati-hati memilih pekerjaan dan mengerjakan pekerjaannya dengan bertanggung jawab, tidak bisa seenak jidat keluar perusahaan hanya karena ada tawaran yang lebih menarik dari perusahaan lain.

Sekarang mari kita lihat potret sebagian pejabat publik kita, yang sayangnya, mudah datang mudah pergi.

Emil Dardak contohnya. Lahir dari keluarga terpandang, mengenyam pendidikan tinggi hingga S3 di luar negeri, perjalanan karirnya cemerlang, pulang ke rumah langsung disambut Arumi Bachsin pula. Entah apa lagi yang dicari Emil Dardak di dunia ini.

Oh, ternyata ia mengincar jabatan politis. Mungkin banginya, harta dan wanita tiada lengkap tanpa tahta.

Baca Juga:   Andai Dilan Orang Wakanda

Dan ternyata ia mendapatkannya di Trenggalek 2016 silam. Saya kira menjadi orang nomor satu di tingkat kabupaten sudah memuaskan hasrat politiknya, tapi ternyata tidak. Rupanya menjadi nomor satu di kabupaten tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan menjadi nomor dua di provinsi. Dengan alasan dijodohkan para kiai untuk mendampingi Bu Khofifah, ia maju menjadi cawagub dalam kontestasi pilkada Jatim, meninggalkan masyarakat Trenggalek yang telah memilihnya.

Emil Dardak yang maju pilkada, partainya yang minta maaf. Setidaknya partainya sadar bahwa meninggalkan amanah yang sedang diemban demi mengincar jabatan yang lebih tinggi merupakan sebuah tindakan yang tercela. Mungkin kalau cuma setingkat kabupaten ngincar tingkat provinsi itu tercela, tapi kalau ngincar kursi presiden mah gapapa. Iya gak, PDI-P?

Ohiya, selain meminta maaf kepada publik Trenggalek, PDI-P juga menindak tegas kelakuan Emil Dardak ini dengan memecatnya. Meski yah, saya sendiri nggak tau alasan sebenarnya dia dipecat dari keanggotaan partai. Apakah karena ‘berkhianat’ kepada warga Trenggalek kah, atau karena maju pilgub dengan partai lain? Kalau buat maju ke pilpres sih kayaknya masyarakat ditinggal juga nggak apa-apa kali ya.

Yaudah, itu urusan PDI-P. Sekarang coba itung-itung, dari pengangkatan Emil Dardak jadi bupati sampai pencalonannya di pilgub Jatim itu nggak sampai dua tahun loh. Dari lima tahun masa jabatan, setengahnya saja belum dapat. Andai, andai loh ya, Emil Dardak terikat kontrak layaknya karyawan baru di sebuah perusahaan yang mengenal sistem denda-dendaan, entah berapa ratus juta (atau milyar) yang harus dibayarnya. Tolonglah, dikira pilkada gratis apa? Dikira warga datang ke TPS nggak pakai ongkos apa? Setelah memenangi kontestasi yang biayanya hingga milyaran itu, terus digaji pakai uang rakyat, mau langsung cabut ninggalin amanah begitu aja? Enak banget hidup kalau gitu.

Baca Juga:   Rabbani dan Aji Mumpungnya Orang-orang Kita

Karena itu, belajar dari kasus Emil Dardak, melalui tulisan ini saya mengusulkan adanya penambahan klausul baru dalam sumpah jabatan kepala daerah. Jika mungkin sumpah yang sudah berbunyi, “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur/wakil gubernur…, bupati/wakil bupati…, walikota/wakil walikota… dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya…” saja masih mudah bagi kepala daerah untuk meninggalkan amanahnya, mungkin perlu ditambah klausul, “siap membayar denda sebesar ….milyar jika meninggalkan kewajiban saya sebelum habis masa jabatan saya

Karena mungkin zaman sekarang, sumpah dengan nama tuhan di hadapan rakyat sudah dianggap murah.

BSD, waktu dhuha
13/12/2017

%d bloggers like this: